Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan tahun depan rencananya pemerintah masih akan membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, BLT ini hanya akan diberikan ke warga miskin ekstrem. "(Tahun) 2023 ketika pandemi sudah nggak ada lagi, dan dampaknya sudah bisa ditangani, tentu BLT dana desa yang kebijakannya berdasarkan kondisi COVID saat itu bisa berubah, berubah bisa jadi tidak ada BLT, bisa juga ada BLT, tetapi kebijakan yang bangun BLT berbeda. 2023 narasi yang akan mendasari kebijakan BLT adalah percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem. Nah dana desa tetap bisa dipakai BLT tapi prediksi saya tidak sebesar COVID karena fokus pada masyarakat miskin ekstrem," ujar Abdul Halim di Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/8/2022).
Halim mengungkapkan dana desa tahun 2021 itu mencapai Rp 400,001 triliun. Kemudian pada 2022 menurun refocusing Rp 68 triliun, pada 2023 Halim mengatakan kemungkinan akan naik angkanya dari 2022.
Halim menjelaskan pada 2023 BLT itu diperuntukkan bagi warga miskin ekstrem. Nominal BLT juga diperkirakan akan tetap senilai Rp 300 ribu.
"BLT sekarang basisnya adalah pandemi. 2023 tetap BLT tapi basisnya miskin ekstrem. Artinya, tetap ada bantuan langsung tunai, besaran nggak berubah kira-kira tetap Rp 300 ribu. Tapi yang dapat adalah miskin ekstrem, siapa? Yang penghasilannya di bawah USD 1,99 per hari basisnya KK (kartu keluarga), dan belum menerima program dari apa pun," ungkapnya.
Dia memprediksi jumlah penerima BLT akan menurun karena penerimanya hanya miskin ekstrem. Miskin ekstrem adalah penduduk desa yang memiliki penghasilan di bawah 80% garis kemiskinan kabupaten/kota setempat sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kalau ngomong kemiskinan, ada miskin ada miskin ekstrem. Miskin ekstrem ada 2 dalam konsep saya. Miskin ekstrem yang numpuk tadi yang sudah tidak usah ngomong pemberdayaan negara harus hadir, miskin ekstrem kedua negara perlu bicara pemberdayaan," katanya.
Terkait penerimaan BLT ini akan didata ulang. Halim menegaskan tidak akan membatasi pemberian BLT.
"Pendataannya tetap dari ulang karena yang belum menerima, yang sudah menerima ya nggaklah. Berapa pun, tidak ada persentase, berapa pun di lapangannya. Jadi sebenarnya kita persentase 7.961 desa dipaksakan 40 persen tidak bisa, karena ada daerah yang tidak ada miskin ekstrem, ada miskin biasa tapi ekstrem tidak ada," jelasnya.
Jumlah Desa Tertinggal Turun
Lebih lanjut, Halim mengatakan jumlah desa mandiri saat ini sudah lebih banyak, yakni ada 6.238 desa, dibandingkan pada saat 2015 hanya 174 desa. Kemudian desa maju juga naik signifikan menjadi 20.429 dari 3.608 pada saat 2015.
Desa berkembang juga naik saat ini berjumlah 33.902 dibanding pada 2015 sebanyak 22.882. Halim juga menyebut desa tertinggal saat ini sudah semakin hilang.
"Berbalik dari itu, desa tertinggal sudah semakin hilang dari 33.592 saat ini tinggal 9.584. Begitu juga dengan desa sangat tertinggal dari 13.453 saat ini 4.982 desa sangat tertinggal," ungkap Halim.
Sedangkan ada lima provinsi yang disebut Halim sudah tidak memiliki desa tertinggal dan sangat tertinggal. Lima provinsi itu adalah Bali, DIY Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kepulauan Bangka Belitung.
"Itu harus kita pacu, harapan kita di 2023 semakin banyak provinsi yang bisa menuntaskan desa tertinggal dan sangat tertinggal," pungkasnya.
Sumber: Detik News
